Infociranjang.com , Cianjur – Kepala desa se-Kabupaten Cianjur, melakukan unjuk rasa ke DKI Jakarta untuk menuntut Presiden agar merevisi Perpres nomor 104 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa yang dinilai menjatuhkan marwah desa.
Bahkan mereka meminta Bupati untuk mengeluarkan surat dukungan guna memperkuat tuntutan. Para kades tersebut berkumpul di halaman gedung DPRD Cianjur, dan melakukan pemberangkatan ke Jakarta sekitar pukul 03:00 WIB dini hari.
“Ada sebanyak 354 desa di Cianjur itu berangkat semua ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa di sana,” ujar Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, Kamis (16/12/2021).
Menurutnya, dalam aksi tersebut mereka menuntut Presiden Djoko Widodo merevisi Perpres nomor 104 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa.
“Jadi di Perpres itu 40 persen untuk BLT, 20 persen pemberdayaan masyarakat, 20 persen penanganan Covid-19. Yang dikelola oleh desa hanya 32 persen, dan itu ada Permen yang mengatur itu. Jadi mana kewenangan desa,” ungkap dia.
Dia mengungkapkan, hal tersebut jelas akan berbenturan dengan harapan masyarakat khususnya di wilayah selatan yang menginginkan pembangunan infrastruktur.
“Sementara harapan di masyarakat untuk infrastruktur tidak hanya BLT saja. Kalau kita yang di wilayah kota tidak jadi masalah, tapi bagaimana dengan selatan pemerataan pembangunan tidak seauai,” kata dia.
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan kembali ke Cianjur sebelum ada keputusan dari Presiden.
“Sebelum Presiden mengiayakan kita tidak akan pulang,” tegasnya.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta bupati mengeluarkan surat dukungan terkait revisi Perpres nomor 104 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa yang dinilai menjatuhkan marwah desa.
“Kita minta Bupati Cianjur mengeluarkan surat dukungan. Karena jika melihat kota-kota lain Bupati nya juga ikut mengeluarkan surat dukungan demi memperkuat tuntutan,” kata dia.
Menurutnya, jika memang Bupati Cianjur tidak bisa memberikan dukungan kepada para Kades di Cianjur, Pemkab harus siap melakukan pembangunan infrastruktur di Cianjur mengingat alokasi dari dana desa tidak ada.
“Kalau memang Pemkab siap mengalokasikan untuk infrastruktur dari APBD kita tidak masalah. Cuman kan APBD kita tidak akan mampu,” jelasnya.
Dia menambahkan, dengan adanya dukungan dari bupati menandakan bahwa pemerintah serius untuk membangun infrastruktur di Cianjur, khususnya wilayah selatan.
“Bupati kan ada program 1.000 jalan beton , ketika pemerintah mendukung berarti menandakan ada sinergi untuk membangun Cianjur,” ungkap dia
**dis
