Cianjur – Dua mantan kepala desa (kades) di Cianjur, Jawa Barat, ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Aparat penegak hukum mengindikasikan ada kerugian negara hingga ratusan juta rupiah akibat perbuatan tersangka. Kedua tersangka yaitu R, mantan kades Bunisari, dan DS, eks kades Cimacan.
R, kades Bunisari periode 2014-2019, ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahap lll tahun anggaran 2019. Berdasarkan data yang diperoleh detikcom, ada beberapa pembangunan yang sudah dianggarkan, namun tidak dilaksanakan oleh tersangka, di antaranya pembangunan TPT dan irigasi dengan nilai anggaran Rp 106 juta dan fasilitas pengelolaan sampai senilai Rp 139 juta. Selain itu, ada juga penyimpangan lainnya yang membuat kerugian negara ditaksir mencapai Rp 300 juta.
“Diduga ada penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa di tahun anggaran 2019. Ada beberapa yang tidak direalisasikan,” ujar Kapolres Cianjur AKBP Koch Rifai, Senin (22/2/2021).
Menurutnya, tersangka R sempat kabur, namun berhasil dilacak dan ditangkap polisi di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, beberapa hari lalu. Polisi mengamankan barang bukti berupa satu lembar permohonan pencairan dana desa tahap lll, satu surat pernyataan pertanggungjawaban dana desa tahap lll, dan satu surat permohonan pencairan dana transfer desa.
Atas perbuatannya, R dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman hukuman 20 tahun penjara,” kata Rifai.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur juga menetapkan DS, mantan kades Cimacan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. DS diduga melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2018. Kasus ini mulai ditangani Kejari Cianjur sejak 2020.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cianjur Brian mengatakan pihaknya sudah menyita barang bukti atas perkara tersebut. “Bulan ini kita lakukan penyitaan barang bukti,” ujar Brian
Kepala Kejari Cianjur Heru Widarmako mengatakan tersangka DS belum dilakukan penahanan karena petugas masih melengkapi berkas dan mengumpulkan barang bukti terkait. “Secara umum setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidikan tetap berjalan, proses pengumpulan barang bukti dan penyitaan aset akan dilakukan. Termasuk pemeriksaan terhadap saksi serta pemberkasan, sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka,” tutur Heru.
Pihaknya masih mendata aset yang nantinya dilakukan penyitaan. Sehingga, menurut Heru, diperlukan keterangan saksi yang akan disamakan dengan keterangan tersangka DS.
“Kita belum bisa menetapkan pasalnya, karena tim masih melakukan penyelidikan dan tengah menyelesaikan pemberkasan serta melengkapi barang bukti yang akan dilakukan penyitaan. Kita lihat nanti, pasal berapa yang diterapkan terhadap tersangka,” kata Heru.
Sumber Artikel : Ismet Selamet/detik.com
